Model Implementasi Pendidikan Gratis

Oleh: ahmad ismail

Sistem pembiayaan pendidikan gratis di berbagai Negara ada empat jenis. Jenis pertama adalah subsidi penuh sehingga pendidikan benar-benar gratis sejak SD hingga ke strata-3 (Ph.D). Contohnya, di Jerman dan

Austria. Jenis kedua mirip jenis pertama, hanya biaya disediakan sampai pada jenjang pendidikan tinggi dan masanya dibatasi hingga mencapai umur tertentu atau waktu studi tertentu. Setelah itu, mahasiswa akan dikenakan bayaran jika kelulusannya tertunda. Contoh Negara yang menerapkan sistem seperti ini adalah Belanda.

Jenis ketiga adalah pembiayaan pendidikan gratis hingga jenjang sekolah menengah, sedangkan untuk perguruan tinggi dikenakan iuran walaupun masih disubsidi. Sementara jenis keempat adalah pendidikan pembiayaan sendiri. Cuma caranya bermacam-macam, ada yang melibatkan komunitas atau alumni, kerjasama dengan industry atau perbankan (kredit pendidikan). Contoh ini banyak dilaksanakan di provinsi-provinsi di Amerika, walaupun di beberapa tempat ada yang menggunakan model jenis ketiga. Spesifikasi pelaksanaannya ada beragam. Di Cina pemerintah menggratiskan pendidikan dasar dan memberikan subsidi bagi siswa yang keluarganya mempunyai masalah ekonomi.
Di India wajib belajar berimplikasi juga pada pembebasan biaya spesial pendidikan dasar. Bahkan di Kamboja pun, pendidikan dasar digratiskan dan disertai dengan upaya peningkatan mutu, khususnya dari segi tenaga pendidik. Selain itu, dibutuhkan kekuatan hukum mengikat untuk mengimplementasikan wajib belajar. Cina, misalnya, membagi hukum wajib belajar Sembilan tahun menjadi tiga kategori; perkotaan dan daerah maju, perdesaan, dan daerah miskin perkotaan.
Bagi Negara maju, pendidikan gratis, selain karena tuntutan konstitusi mereka, juga didukung perekonomian Negara yang sudah cukup mapan untuk investasi pendidikan. Anggaran pendidikan setidaknya telah mencapai lima sampai delapan persen produk domestik bruto. Sementara itu Indonesia investasi pendidikan masih sangat kecil, sekitar 1,3 persen dari produk domestik bruto. Jatah bagi investasi pendidikan semakin kecil lagi lantaran produk domestik bruto sendiri sudah kecil, bisa dikatakan kondisi keuangan Negara masih sangat sulit.
Di Amerika, sekolah publik gratis karena ada pajak sekolah khusus. Warga Negara AS yang mempunyai tanah dan rumah harus membayar pajak sekolah di distriknya, terlepas dari warga tersebut mempunyai anak atau tidak. Di Belanda rata-rata pajak penghasilan cukup tinggi, yakni 60%. Sementara di Negara-negara Austria dan Swedia, pajak penghasilan mencapai 70% dan sebagai konsekuensinya kebutuhan dasar warga Negara seperti pendidikan dan kesehatan dijamin.
Menurut versi Bappenas dan Depdiknas, biaya operasional pendidikan anak usia 5 sampai 17 tahun yang berjumlah 28 juta jiwa (kalau kita melihat secara keseluruhan Indonesia) akan memakan dana sebesar Tp. 48 triliun per tahun (Kompas, 19 Maret 2005).
Akhir-akhir ini ada kajian para analis tentang kemungkinan melibatkan peranan kelompok golongan masyarakat mampu untuk membantu pemecahan kekurangan anggaran untuk itu. Bukankan kita masih memiliki sekitar 217 juta jiwa masyarakat mampu dan tidak rentan terhadap kemiskinan. Menurut analisis ini, seandainya mereka diminta untuk membantu pemerintah dengan menyisihkan dana Rp. 25 ribu per jiwa per bulan akan diperoleh Rp. 3,96 triliun per bulan atau Rp. 47,5 triliun setahun.
Ini sudah cukup untuk mengcover biaya operasional pendidikan gratis. Caranya pelibatannya variatif, misalnya melalui special pajak, special donation atau lewat cara Amerika yang mensyaratkan pajak sekolah jika membangun rumah. Namun, pelaksanaan donasi ini harus dengan kecermatan dan kewaspadaan tingkat tinggi dari berbagai celah penyalahgunaan dan pengawasan.